Minggu, 22 November 2015

Model Hubungan Rakyat dan Pemerintah dalam Perspektif Islam.

              
Oleh : Abu Nida

Rakyat yang buruk menghasilkan Pemerintah yang buruk
Hiruk pikuk cacian dan “kritikan” terhadap pemerintah secara terbuka sudah menjadi hal yang biasa di negri ini, baik dari media sosial yang dilakukan oleh para netizen maupun melalui media masa yang digawangi oleh para insan pers. Kritikan kepada pemerintah dilakukan secara terbuka dan massif, baik dengan alasan kebebasan berpendapat maupun dengan alasan memberi nasehat kepada pemimpin, terkadang juga dibalut dengan agama. Alih-alih ingin menasehati namun belakangan malah berujung membangun kebencian, ketidakpercayaan dan berusaha melemahkan pemerintah di depan rakyatnya sendiri. Tidak sedikit kritikan ada yang tidak dikemas dengan ilmu, etika dan tujuan yang jelas.
Disisi lain, pemerintah sebagai pelayan rakyat masih tergopoh gopoh dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kasus korupsi, pemborosan anggaran, pelayanan publik yang buruk serta konflik kekuatan politik terkesan menjadi beban yang harus dipikul oleh pemerintah dalam melayani rakyatnya. Dan akhirnya pelayanan menjadi tidak efektif sehingga berimbas kembali kepada rakyat.
Potret pemerintah yang buruk merupakan cerminan dari amalan atau attitude rakyatnya, Islam menjelaskan bahwa ada korelasi antara akhlak kebanyakan dari rakyat dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa. sebagaimana alqur’an menjelaskan :
“Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim sebagai pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan amal yang mereka lakukan.” (Qs Al An’am: 129)
Pendapat Ar Razi menjelaskan ayat di atas adalah dalil yang menunjukkan jika rakyat suatu negara itu zalim seperti gemar maksiat, korupsi dsb, maka Allah akan mengangkat untuk mereka penguasa yang zalim semisal mereka. Jika mereka ingin terbebas dari kezaliman penguasa yang zalim maka hendaknya mereka juga meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan (Munandar:2009).
Secara tidak langsung penjelasan Ar-razi menyatakan bahwa perilaku rakyat yang buruk (gemar mencaci,membangun kebencian, korupsi, maksiat dan sebagainya) hanya akan melahirkan pemimpin yang korupsi, zalim, tidak peka terhadap penderitaan dan sebagainya. Cacian dan kritikan yang tidak beradab hanya akan menghasilkan keburukan.

Etika Memberi Nasehat Kepada Pemerintah
Seperti yang dikutip oleh Zainal (2011) tentang hadits menasehati pemimpin dari Ibnu Hakam meriwayatkan, bahwa Nabi saw bersabda:
”Barangsiapa yang ingin menasihati pemimpin, maka jangan melakukannya secara terang-terangan. Akan tetapi, nasihatilah dia di tempat yang sepi. Jika menerima nasihat, itu sangat baik. Dan bila tidak menerimanya, maka kamu telah menyampaikan kewajiban nasihat kepadanya.” [HR Imam Ahmad].
Kemudian pendapat Syekh Bin Baz tentang menasehati pemerintah seperti yang dikutip oleh Zainal (2011) bahwasanya menasihati pemerintah sebagaimana orang-orang  saleh terdahulu tidak dengan  cara terang-terangan melalui mimbar-mimbar atau tempat-tempat umum karena hanya menimbulkan  keresahan dan menjatuhkan martabat pemerintah. Selanjutnya Syekh menjelaskan  menasehati pemerintah yaitu dengan mendatanginya, mengirim surat atau menyuruh salah seorang ulama yang dikenal untuk menyampaikan nasehat tersebut.
Setidaknya berdasarkan penjelasan diatas ada tiga metode yang dibenarkan agama dalam menasehati pemerintah yaitu dengan mendatanginya langsung (hearing and lobbying), mengirim surat (policy brief) dan melalui perantara ahli ilmu (pakar dibidangnya). Menasehati pemerintah harus didasarkan pada ilmu bukan dengan prasangka, kemudian harus dilakukan dengan sabar , good attitude dan bertemu langsung bukan dengan caci maki, dan bukan di media sosial atau tempat-tempat umum.

Belajar dari Lembaga Pattiro
Pattiro yang memiliki akronim Pusat Telaah Dan  Informasi Regional merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang berdiri pada tahun 1999. Dedikasi yang dibangun oleh Pattiro adalah membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan memiliki misi meningkatkan kualitas pelayanan publik diantaranya bidang pendidikan dan kesehatan.
Pattiro mendepankan ilmu dan penelitian ilmiah dalam menjalankan misinya. Diantara yang dilakukan Pattiro adalah melakukan analisis kebijakan publik sebelum melakukan usulan kebijakan kepada pemerintah. Kemudian Pattiro juga melakukan asistensi teknis dan hearing and lobbying kepada para pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa usulan kebijakan yang disampaikan diterima secara efektif oleh pemerintah. Tidak jarang keberhasilan perubahan kebijakan yang dilakukan Pattiro dirasakan oleh rakyat banyak (www.pattiro.org). Cara santun  dan berilmu yang dilakukan oleh Pattiro merupakan model yang baik antara rakyat dengan pemerintah.

Bagaimana jika kita tidak berilmu atau awam ?
Selain berilmu, menasehati pemerintah atau pemimpin juga harus dengan keikhlasan dan menjauhi ambisi pribadi,kemudian yang paling penting berdoa kepada Allah swt. Seperti yang dikutip Zainudin (2011) tentang pendapat Imam Ibnu Nahhas mengenai sikap kaum muslimin terhadap pemerintah bahwa orang yang menasihati pemimpin atau penguasa, hendaknya mendahulukan sikap ikhlas untuk mencari ridha Allah. Barangsiapa yang mendekati pemimpin untuk mencari popularitas atau jabatan atau sanjungan, maka ia telah berbuat kesalahan yang besar dan melakukan perbuatan sia-sia. Kemudian ulama terdahulu seperti Sufyan Ats tsauri sering menolak pemberian para penguasa, karena khawatir pemberian tersebut menghalanginya untuk mengingkari kemungkaran.
Namun kepada yang rakyat yang  masih awam maka para ulama memberikan pendapat bahwa sikap yang benar orang awam terhadap pemerintah  dengan bersabar, patuh dan taat dalam perkara yang ma’ruf, mendo’akan kebaikan bagi mereka, berusaha sekuat tenaga meminimalkan kejahatan dan menyebarkan sebanyak-banyaknya nilai-nilai kebaikan.

Dikutip dari Zaenal (2011) seperti yang disampaikan oleh Syekh Bin Baz dalam majalah Majalah Syarq Al Ausath  tentang bersabar dalam menasehati pemimpin yaitu:
“barangsiapa beranggapan bahwa pemikiran semacam ini merupakan kekalahan dan kelemahan, maka sesungguhnya angapan seperti itu menunjukkan kekeliruan dan kedangkalan pemahamannya. Artinya, mereka tidak memahami dan tidak mengenal Sunnah Nabi sebagaimana mestinya. Dalam menghilangkan kemungkaran, mereka hanya dibakar oleh semangat dan emosi untuk menghilangkannya saja, sehingga (kemudian) mereka melanggar rambu-rambu syari’at, sebagaimana Khawarij dan Mu’tazilah”

Penutup
”Barangsiapa yang mendapatkan dari pemimpin(nya) sesuatu yang tidak menyenangkan, maka hendaklah bersabar. (Karena) sesungguhnya, barangsiapa yang keluar dari pemimpin, maka meninggal dalam keadaan jahiliyah.” [HR Al Bukhari].

Referensi :
Zainal Abidin, Manhaj Ahli Sunnah Terhadap Penguasa, almanhaj.or.id, 2011
Aris Munandar, Pemimpin Yang Zholim, muslim.or.id, 2009
www.pattiro.org

Tidak ada komentar:

Posting Komentar